RADIO GISA FM ACEH

Lhokseumawe, (Analisa) Sebanyak 18 geuchik (kepala desa) di Sawang Utara, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (24/7) mendatangi kantor bupati untuk beraudiensi sekaligua menyampaikan aspirasi terkait penetapan ibukota kecamatan. Mereka menyatakan mendukung Gampong Teungoh ditetapkan sebagai ibukota Kecamatan Lamkuta pada pemekaran yang direncanakan berlangsung tahun ini.

Kedatangan para geuchik bersama tuha peut dan ketua pemuda itu diterima Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Utara, Drs T Mustafa MM, Kabag Pemerintahan, Drs Murtala MSi, dan didampingi Sekcam Sawang, Abdullah, di Aula Kantor Bupati Aceh Utara.

Para geuchik ini dengan tegas meminta supaya Gampong Teungoh menjadi ibukota kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sawang. Mereka menyerahkan bukti dukungan tertulis yang ditandatangani para perangkat desa masing-masing.

Pernyataan dukungan itu diterima Kabag Pemerintahan, Murtala, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan ibukota kecamatan.

Dukungan atas Gampong Teungih itu, menurut sejumlah kepala desa, karena desa ini sudah cukup representatif untuk menjadi ibukota kecamatan.

Di antaranya, aktivitas perekonomiannya cukup tinggi. Selain itu, beberapa infrastruktur lain juga cukup mendukung seperti keberadaan sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, pesantren, sarana kesehatan, sarana ibadah dan sebagainya.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Murtala, berjanji menyampaikan aspirasi ini kepada Bupati Aceh Utara agar menjadi pertimbangan dalam penetapan ibukota kecamatan itu.

Dia juga sempat menawarkan untuk menyampaikan surat pengajuan pemekaran kecamatan itu kepada Gubernur Aceh untuk diajukan ke Mendagri karena waktunya yang sudah mendesak.

Namun, tawaran ini ditolak para kepala desa. Mereka khawatir bila keputusan Mendagri sudah terbit, maka yang diperjuangkan saat ini sia-sia.

Kabag Pemerintahan, Murtala, menambahkan, tahun ini Aceh Utara memekarkan empat kecamatan yakni Kuta Piadan di Kecamatan Seunedon, Peutoe, Kecamatan Lhoksukon, Buloh Beureughang, di Kecamatan Kuta Makmur dan Lamkuta, Sawang.

Penetapan penentuan ibukota kecamatan menjadi keputusan masyarakat di tingkat desa karena pemekaran merupakan milik masyarakat.

Sementara, Anggota DPRK Aceh Utara, Tantawi, meminta eksekutif mengambil keputusan yang adil untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan nantinya.

"Saya berharap eksekutif tidak salah mengambil kebijakan," sebutnya. (kdn)