BERITA POPULER
-
Oleh Combine Resource Institution Tujuan : Membangun pemahaman pengelola radio komunitas tentang berbagai peran dan fungsi yang telah ... -
“Rencananya Dipugar” ACEH UTARA - Makam Cut Nyak Meutia yang berada Gampong Leubok Tilam, Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara, selam...
Kamis, 12 April 2012
Isu Strategis Pembangunan Daerah
Kamis, April 12, 2012 | 
Diposting oleh
radio gisa fm aceh utara |
Isu Strategis Pembangunan Daerah Yang Harus Diselesaikan
1. Perlu
disusunnya Strategi Pengembangan Wilayah yang dapat menciptakan sinergi
antarwilayah, antarsektor dan antar pelaku, sehingga dapat memberikan
hasil-hasil yang efektif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
lingkungannya.
2. Belum
meratanya dukungan infrastruktur yang meliputi transportasi,
ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber
daya air, perumahan, pelayanan air minum, serta penyehatan lingkungan.
Pembangunan infrastruktur di masa mendatang dihadapkan pada keterbatasan
kemampuan anggaran pemerintah. Untuk sebagian infrastruktur, pemerintah
masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharaannya. Namun,
penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya juga
dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta, seperti jalan tol, bandar udara
komersial, pelabuhan samudera, pembangkit tenaga listrik, dan
telekomunikasi.
3. Masih
banyak daerah yang masih tertinggal pembangunannya. Masyarakat yang
berada di daerah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh
oleh program pembangunan, sehingga akses terhadap pelayanan sosial,
ekonomi dan politik masih sangat terbatas. Oleh karena itu,
kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal
memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari
pemerintah.
4. Belum
Optimalnya Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Persepsi yang
belum sama antar pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat ,
pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan
berbagai permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan.
5. Belum Efektif dan Efisiennya Penyelenggaraan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Struktur
organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang
tindih. Selain itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan
pelaksanaan standar pelayanan minimum belum mantab. Hubungan kerja antar
lembaga, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal.
Keterbatasan ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi
jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabakan
tidak optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari
sisi keuangan daerah, ditunjukkan dengan masih terbatasnya efektivitas,
efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah,
belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional,
sert terbatasnya kemapuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prisip
transaparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.
6. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional,
terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal
dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari
luar daerah (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan yang efektif,
belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, serta
kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan
rasional.
7. Ketidakseimbangan Pertumbuhan Antar Kota-Kota Besar, Menengah dan Kecil. Pertumbuhan
kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih terlalu terpusat di
pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil,
terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal. Pertumbuhan
perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan
pembangunan antarwilayah menimbilkan urbanisasi yang tidak terkendali.
8. Lemahnya Koordinasi Lintas Bidang Dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan. Pembangunan
perdesaan secara terpadu akan melibatkan banyak elemen masyarakat. Di
pihak pemerintah, koordinasi sangat diperlukan untuk menjamin
keterpaduan antar sektor serta pelaksanaan desentralisasi yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi
mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya pembangunan yang
terbatas jumlahnya, baik karena tumpang tindihnya kegiatan maupun karena
tidak terjalinnya sinergi antar kegiatan.
9. Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Pembangunan
yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa
mempertimbangkan keberlanjutannya sehingga degradasi lingkungan banyak
terjadi. Selain itu sistem pengelolaan pertanahan yang ada juga kurang
optimal, padahal pengelolaan pertanahan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penataan ruang. Oleh karena itu, perlu adanya
perencanaan tata ruang sebagai acuan koordinasi, keberlanjutan
kelestarian alam serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
alam.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
About Me
- radio gisa fm aceh utara
- Babah Buloh, Sawang Kab. Aceh Uta, Indonesia
- Indah Dalam Sajian,Bermakna Dalam Ingatan
0 komentar:
Posting Komentar